Custom Search

Senin, 08 September 2014

INDONESIA BERBUDAYA

Sebagai sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk besar yang di perkirakan mencapi 250 juta jiwa dan terdiri dari beraneka ragam suku, adat istiadat, agama dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan terkait dengan berdirinya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan semangat persatuan dan kesatuan mereka mampu hidup rukun dan damai tanpa pernah mempersoalkan adanya perbedaan. Prinsip dasar bhineka tunggal ika begitu melekat pada diri setiap warga negara sehingga berbagai persoalan yang menimpa bangsa dan negara mampu mereka atasi dengan baik.

Dalam implementasinya para pejuang dan juga para tokoh pendiri bangsa telah berhasil merangkumnya ke dalam sebuah wadah yang saat ini telah di jadikan sebagai dasar terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Keragaman suku, budaya, agama dan juga adat istiadat menjadikan indonesia sebagai satu satunya negara di dunia yang  menghargai kemajemukan sehingga tidaklah mengherankan kalau banyak negara lain di dunia ingin mencontoh sistem ketatanegaraan kita karena mereka menyadari bahwa perbedaan itu indah adanya.

Situasi dan kondisi seperti itu bisa di gambarkan sebagai sebuah tanaman yang sedang tumbuh di taman, dengan beraneka warna bunga yang menghiasi menjadikannya begitu menarik dan mempesona untuk di lihat.

Sebagai sebuah negara berdaulat yang di bangun berdasarkan asas kebersamaan dan kegotong royongan tidak ada alasan bagi siapapun untuk memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya hanya untuk kepentingan segelintir orang dan sudah selayaknya di pergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Tidak ada yang namanya kaum mayoritas dan juga kaum minoritas, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup layak sesuai dengan apa yang telah di amanahkan dalam garis garis besar haluan negara yang berdasarkan Pancasila dan juga UUD 1945.

MEMAHAMI KEARIFAN BUDAYA LOKAL

Sebagai sebuah negara yang memiliki nilai budaya tinggi masing masing daerah ataupun kepulauan di indonesia memiliki ciri khas budaya yang berbeda beda mulai dari bahasa, suku, agama dan juga adat istiadatnya.

Perbedaan kebudayaan tersebut merupakah sebuah peninggalan bersejarah yang sudah seharusnya di lestarikan jangan sampai lenyap akibat adanya pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.

Bahasa Indonesia di gunakan sebagai pemersatu adanya perbedaan suku, agama dan juga adat istiadat sehingga satu sama lain mampu menjalin hubungan yang harmonis sebagai wujud sebuah negara kesatuan.

Pertukaran kesenian daerah merupakan salah satu cara yang bisa di lakukan agar setiap warga negara mengetahui kebudayaan daerah di seluruh pelosok tanah air yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah perjuangan para pendahulu untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat dengan keaneka ragaman budayanya.

Seiring dengan perkembangan jaman kekayaan budaya yang di miliki bisa di jadikan sebagai sumber pendapatan negara asalkan mampu di kelola dengan baik. Misalnya saja festival budaya daerah bisa di gelar setiap saat untuk menarik perhatian dan minat para wisatawan dunia berkunjung ke tanah air. Semakin banyak wisatawan berkunjung di yakini mampu meningkatkan pendapatan devisa negara yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahtraan masyarakat yang ada di dalamnya.

Namun demikian ada hal penting yang harus di perhatikan agar pelestarian budaya lokal tetap bisa terjaga yakni setiap warga negara harus mamiliki kepekaan dan mampu memfiltrasi berbagai pengaruh budaya luar, jangan sampai keberadaannya justru mengurangi kecintaan terhadap budaya yang kita miliki.

SEKILAS TENTANG OTONOMI DAERAH

Otonomi daerah bisa di artikan sebagai sebuah upaya pemerintah pusat untuk memberikan hak dan keleluasaan bagi setiap daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri.

Tujuan di bentuknya otonomi daerah adalah untuk menghilangkan adanya kesenjangan sosial antara pemerintah pusat dan daerah meningat penempatan kekayaan daerah ke pusat di anulir seringkali memunculkan rasa ketidak adilan terhadap tingkat kesejahtraan masyarakat di daerah. Banyak oknum pejabat di pemerintah pusat di percaya telah menggunakan kesempatan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang di serahkan ke pusat sebagai lahan untuk memperkaya diri maupun kelompok tertentu.

Apa yang mereka sangkakan mungkin saja ada benarnya, dan sekarang yang menjadi pertanyaan adalah adakah yang bisa menjamin pemberlakuan otonomi daerah serta merta mampu meningkatkan kesejahtraan masyarakat di daerah...?

Sebelum kita mengambil sebuah kesimpulan ada baiknya kita kaji kembali manfaat yang bisa kita dapatkan sejak di berlakukannya otonomi daerah.

Sebuah sistem di buat tentu memiliki sebuah tujuan, bukan? sebagaimana yang telah di uraikan di atas tujuan di bentuknya otonomi daerah tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menghilangkan adanya kesenjangan sosial antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah di berikan keleluasaan untuk mengelola kekayaan daerahnya sendiri dan di manfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat di daerahnya.

Wah...wah...wah...terdengar begitu menggiurkan dan sebagai masyarakat kelas bawah tentunya kita akan menyambut gembira akan hal itu siapa tahu saja benar adanya.

Kembali lagi ke pertanyaan awal, adakah yang bisa menjamin kalau penyerahan pengelelolaan kekayaan alam di daerah benar benar di gunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat di daerah? Lalu,...Apakah tidak memunculkan persolan baru dalam pengelolaannya, misalnya saja muncul raja raja kecil yang tidak jauh beda dengan oknum pejabat pusat?

Kalau hal ini terjadi maka jangan pernah berharap kesejahtraan masyarakat di daerah menjadi meningkat. Terbukti sekarang ini banyak sekali pejabat pemerintah daerah tersangkut kasus hukum karena mereka telah menyalahgunakan kedudukan ataupun jabatannya untuk meraup keuntungan.

Tidak menutup kemungkinan tersangka kasus korupsi para pejabat di daerah akan terus bertambah, sebab bagaimanapun juga secanggih apapun sistem pengelolaan kekayaan alam baik di pusat maupun di daerah di buat tidak akan pernah ada manfaatnya kalau para pejabat yang sedang berkuasa tidak memiliki moral yang baik.

Korupsi, kolusi dan nepotisme bukanlah sebuah budaya oleh karena itu untuk merubah kebiasaan buruk para oknum pejabat pemerintahan perlu di berikan pembekalan budi pekerti secara berkesinambungan supaya dalam menjalankan tugasnya tidak tergiur dengan sesuatu hal yang bukan menjadi haknya.

Mencari sosok pejabat yang pintar tidaklah sulit namun kejujuran tetap di atas segalanya oleh karena itu membuat suatu kebijakan yang berorientasi untuk kepentingan rakyat jangan sampai terkontaminasi dengan kepentingan politik

sebab di dunia politik tidak ada yang bisa di percaya semuanya identik dengan kepentingan pribadi maupun kelompok sekalipun dalam orasinya selalu mengatas namakan kepentingan rakyat.

Fenomena seperti ini sudah sering terjadi mari kita belajar dari pengalaman yang ada, pilihlah mereka yang benar benar ingin mengabdikan sisa hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan pernah memilih pejabat yang memiliki mental seorang preman.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar